Ada Buku

Persoalan-persoalan ketatenegaran di Negara Timor-Leste dilandasi dengan lapisan keilmuan hukum dalam arti luas, yaitu lapisan filsafat hukum, lapisan teori hukum dan lapisan ilmu hukum dogmatik.  Pembentukan legislasi secara hakiki bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sesuai cita hukum (rechtsidee). Cita hukum sebagaimana tertuang dalam pembukaan konstitusi RDTL Tahun 2002 tersebut sebagai pembenaran filosofis. Sedangkan pembenaran sosiologis berkaitan dengan tuntutan harapan masyarakat yang menginginkan amandemen Konstitusi RDTL Tahun 2002 untuk mengubah ketentuan norma-norma hukumnya dan mengisi kevakuman hukum dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif sesuai harapan masyarakat.

Terjadinya multi interpretasi hukum di Timor Leste disebabkan belum adanya hirarki norma hukum. Di samping itu belum adanya suatu falsafah bangsa yang bisa dijadikan sumber dari segala sumber hukum, dan juga belum adanya Badan Legislasi Nasional untuk memproduksi suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan responsif juga menjadi penyebabnya.  Pembentukan Legislasi Negara RDTL bersumber dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Konstitusi RDTL Tahun 2002.  Secara eksplisit menyatakan Timor-Leste adalah negara hukum dan demokratis, sehingga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dengan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.

Buku ini secara khusus membahas mengenai hakikat pembentukan legislasi nasional Negara Republik Demokratik Timor-Leste terkait cita hukum dalam konstitusi tahun 2002. Selain itu dibahas pula mengenai pembentukan legislasi nasional Negara Republik Demokratik Timor-Leste terkait cita hukum dan kriteria peraturan perundang-undangan yang responsif. Serta secara khusus, penulis membahas mengenai Falsafah Uma Lulik yang merupakan falsafah bangsa Timor Leste yang nantinya dapat berfungsi sebagai dasar dan ideologi Negara. 

Ali Moertopo: “Begitu G30S meletus, orang yang langsung memberikan reaksi dan menyatakan bahwa itu perbuatan PKI adalah Pak Yoga”.

Mayjen TNI Soedibyo: “Pertemuan-pertemuan berikutnya, bertahun-tahun kemudian dalam organisasi-organisasi ABRI, kemudian saya tahu bahwa memang betul Pak Yoga adalah orang yang brilian. Ini bukan kecap. Beliau bisa dan biasa memberikan briefing tanpa teks mengenai berbagai masalah dengan ruang lingkup yang luas dan analisa yang orang lain belum membuat”.

Lendy R. Tumbelaka: “Melalui pendekatan diplomasi yang gemilang. Bapak Yogi Sugomo bersama dengan Bapak Hasnan Habib akhirnya berhasil meyakinkan Pemerintah Thailand untuk menyetujui diadakan tindakan militer terhadap para pembajak Woyla”.

Rujito: “Beliau tidak pernah absen dalam segala peristiwa perjuangan nasional. Kedua, beliau sampai mantannya, tidak cacat di dalam kedinasannya”.

Memori Jenderal Yoga, memuat kilas balik berbagai peristiwa nasional seperti Malari, Kasus Sawito, Integrasi Timor Timur (Bab 14), Operasi Woyla, hubungan Soeharto-Yoga-Ali Moertopo serta pandangan Yoga mengenai Tantangan Masa Depan. 

Forum Komunikasi untuk Perempuan Loro Sae (Fokupers) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan. Fokupers didirikan pada bulan Juni 1997 oleh 15 orang perempuan dan laki-laki dari berbagai latar belakang status sosial yang berbeda, yaitu aktivis LSM, mahasiswa, pekerja sosial, pegawai negeri sipil, dan perempuan korban kekerasan.

Kepedulian Fokupers tersebut diwujudkan dengan upaya pemberdayaan terhadap perempuan. Upaya pemberdayaan terhadap perempuan dilakukan melalui program pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, pendidikan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan diseminasi informasi secara berkala melalui penerbitan buletin dan brosur. 

Buku ini membahas seluk-beluk nololo dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Fataluku. Nololo merupakan sebuah tradisi sastra lisan masyarakat Fataluku berupa larik-larik puisi yang berpasangan secara paralel. Nololo bisanya dituturkan pada berbagai kesempatan ritual atau seremonial formal, khususnya dalam membicarakan urusan-urusan yang dianggap penting. Urusan-urusan itu misalnya: persiapan perang, pembukaan kebun baru, permohonan hujan, memandu arwah untuk mencapai tempat yang 'aman' di alam baka, panen, upacara perkawinan, kematian, dan permohonan di dalam berbagai kesulitan serta kepentingan manusia. Dalam berbagai kesempatan ritual formal itu, tua-tua adat yang dianggap memegang otoritas (nawarana) diminta untuk menuturkan nololo. Menelusuri perjalanan leluhur di masa lampau merupakan salah satu konvensi penuturannya. Ada kepercayaan bahwa penuturan yang tidak sesuai dengan tradisi akan membawa malapetaka, baik bagi penuturnya maupun bagi pendengarnya. 

Melewati Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor Barat dan berakhir di Watu Gedhe-Timor Leste. Menyeberangi selat demi selat, menyusuri daratan. Birunya laut, birunya langit. Hijau rimbunnya hutan, coklat padang gersang-rumput mati, mudah terbakar. Ingus bocah sekolah dasar tanpa alas kaki. Tatap mata bersahaja kadang penuh curiga.

Diangkat dari kisah perjalanan Butterfly Goes to Timor Leste, 20 Agustus -16 September 2004. Menggunakan motor Honda C-70 berkapasitas mesin 70cc buatan 1978. 

The historical fact regarding the process of East Timor’s integration to the territory of the Republic of Indonesia which occurred some 12 years ago and the rapid growth of development which the people of East Timor have enjoyed in all walks of life during the last 12 years will appear in brief, but with a great deal of clarity, in a concise boo “Fact About East Timor” pblished by the Dewan Perwakilan Rakyat (the House of Representative) of the Republic of Indonesia.

The Dewan Perwakilan Rakyat is awere that many parties who are not sufficiently familier with or who have not kept abreast of the historical background, the integration process and the growth of east Timor at the present time, wil easly fall prey to the activities of propaganda and the spread of unrealitic information by those who do not appreciate the exercise of the right of the East Timorese people to self-determination through their integration to the Republic of Indonesia

The purpose of the publication of this book is to provide a true picture of the present-day East Timor which had been subjected to a long period of Portuguese colonization prior to its integration to the Republic of Indonesia.

We have taken the initiative to present this small publication as a source of correct and objective information which reflect the living realities and developments in the present day East Timor Province. (Speaker of the Dewan Perwakilan Rakyat of the Republic of Indonesia, M. Kharis Suhud)