Ada Buku

Dengan tulisan ini saja mentjoba menguraikan segala sesuatu jang berhubungan dengan swapradja dalam negara Republik Indonesia dewasa ini setjara mudah dan singkat untuk dapat diambil manfaatnja oleh masjarakat kita, terutama oleh golongan peminat kenegaraan (politikus), golongan jang langsung atau tidak langsung ada sangkut pautnja dengan swapradja, dan golongan sardjana atau tjalon sardjana dalam lapangan hukum dan kenegaraan.

Kepada golongan politikus tulisan ini memberikan bahan-bahan dan tindjauan mengenai masalah swapradja untuk direnungkan lebih landjut atas dasar fahamnja masing-masing. Kenjataan adanja swapradja sebagai peninggalan sedjarah jang kita hadapi sekarang, harus mendapat penjelesaian jang bidjaksana dan tjepat sesuai dengan tjita-tjita kenegaraan bangsa kita. Untuk kepentingan ini diperlukan bahan-bahan setjukupnja dan tindjauan dari berbagai fihak. Sadar akan keperluan ini saja merasa wadjib untuk memberikan sumbangan sekedarnja dengan djalan tulisan jang serba singkat dan terbatas kepada soal-soal pokok ini. Mudah-mudahan para politikus jang berkumpul dalam D.P.R. dan Konstituante kemudian dapat mempergunakan tulisan ini untuk keperluan pemetjahan masalah swapradja.

Jang dimaksudkan dengan golongan jang ada sangkut pautnja dengan swapradja, ialah golongan pendjabat-pendjabat pemerintahan jang ada hubungannja dengan swapradja dan orang-orang jang ada di daerah swapradja masing-masing. Kepada mereka tulisan ini hendak memberikan keterangan tentang kedudukan swapradja dalam negara kita berhubung dengan sedjarah pertumbuhannja dan berhubung dengan peraturan-peraturan jang masih berlaku. Sampai sekarang tidak ada buku jang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau sedikit-dikitnja memuat bahan untuk keperluan parktek pemerintahan, sedangkan para pendjabat harus menghadapi berbagai masalah hukum jang belum pernah diselidiki atau dipetjahkan oleh para sardjana. Keruwetan  tata hukum sebagian disebabkan oleh tjepatnja pertumbuhan hukum dalam waktu 10 tahun terachir ini, dan sebagian lagi disebabkan oleh tindakan-tindakan penguasa diluar batas haknja dengan tidak memperdulikan keharusan adanja kepastian hukum, atau karena penguasa itu benar-benar tidak mengetahui batas-batas haknja sendiri. Dan semoga tulisan ini dapat menolong mereka dalam menghadapi berbagai masalah hukum jang bersangkut paut dengan swapradja. (Penulis) 

Buku yang ditulis Gerry van Klinken ini merupakan sumbangan penting di bidang studi kewargaan, tidak hanya di Indonesia melainkan di seluruh dunia. Berlawanan dengan paradigma bapakisme (patronase-klientelisme) yang umum di Selatan Global, penulis menunjukkan bahwa konsep kesamarataan, keadilan, keikutsertaan, inklusivitas, dan mobilisasi menjadi kekuatan yang sangat berarti dalam sejarah Indonesia. Ide-ide ini memberikan semangat berbuat kepada warganya untuk melawan penindasan dan ketidaksamaan.” – Roel Meijer, Associate Professor, Universitas Radboud, Belanda.

Kewargaan pascakolonial di Indonesia meneliti sejarah pembentukan negara di Indonesia pascakolonial. Buku ini berawal dengan cerita kematian Jan Djong, seorang aktivis dan mantan kepala desa dekat kota kecil Maumere. Selanjutnya ia memandang perdebatan masa kini tentang kewargaan di dunia pascakolonial dari perspektif sejarah. Kewargaan pernah disebut “prinsip dasar organisasi hubungan antara negara dengan masyarakat di negara-negara modern.” Kini, proses demokratisasi bersifat lebih intensif di dunia non-Barat yang pascakolonial daripada di Barat. Namun kewargaan yang dianggap “nyata” tampaknya jarang ditemukan di sini. Buku pegangan umumnya menganggap warga yang nyata adalah individu yang meng-klaim haknya, yang bersifat otonom, dan individualistik. Justru warga semacam ini jarang ada di dunia pascakolonial.

Sambil merenungkan satu cerita yang konkret, studi ini mengangkat dilema-dilema inti yang menghadapi studi kewargaan di dunia pascakolonial. Ia menantang etnosentrisme yang masih kuat di bidang studi kewargaan pada umumnya, yang menganggap sah hanya model kewargaan yang ditemukan di Eropa dan Amerika Serikat. Pada saat yang sama, buku dengan enam bab ini menghadapi secara jujur persoalan kerapuhan institusional, kekerasan politik, di samping soal legitimasi dan aspirasi kemerdekaan yang hidup dalam budaya-budaya non-Barat.

Gerry van Klinken adalah guru besar emeritus bidang sejarah Asia Tenggara di Universitas Amsterdam dan Universitas Queensland. Ia tetap berhubungan dengan lembaga penelitian Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV), di mana ia ikut menyelenggarakan program penelitian kerja sama internasional ‘Dari Klien menjadi Warga? Kewargaan yang bertumbuh dalam demokratisasi Indonesia’ (‘Clients to Citizens? Emerging citizenship in democratising Indonesia’).

Dalam tatanan politik nasional, hukum dan peraturan perundangan-undangan yang baik dan responsif (yang berkeadilan) merupakan tuntunan mutlak untuk kepentingan umum dan kebaikan bersama. Sedangkan dalam tatanan politik lokal, hukum dan peraturan kebijakan (regulasi) seyogyanya tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan perundangan-undangan baik secara horizontal maupun vertikal. Orang harus bertindak cermat untuk keadilan dan memetahui mekanisme atau prosedur hukum yang benar karena hanya dengan demikian tindakan atau kebijakan pemerintah daerah mempunyai kepastian hukum dan memiliki kewibawaan hukum. 

Pada tahun 1999 Menteri Sosial Justika bekerja keras untuk menyediakan air bagi para pengungsi dari Timor Timur di Atambua, daerah gersang di ujung timur NTT. Suatu pekerjaan yang penuh tantangan tetapi sangat penting untuk meringankan penderitaan mereka yang malang. “Air di Atambua” merupakan perlambang dari kisah hidup Justika dan Sjarifudin yang kulminasinya adalah penerimaan amanah untuk meringankan penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau adalah pasangan suami-isteri di Indonesia ini yang kedua-duanya Gurubesar, Doktor, Dekan, dua kali menjabat Menteri (portofolio sama, masa jabatan berbeda), Menteri Muda, pemegang Bintang Mahaputra, dengan kegiatan kemasyarakatan tetap padat selepas usia kerja, maka pasangan itu pastilah Kang Sjarifudin dan Ceu Justika Ubuh.

Kita beruntung karena kekayaan pengalaman hidup pasangan cendikiawan ini dituliskan di buku ini dalam gaya bercerita, yang didasari rasa syukur “atas curahan rahmat dari Yang Maha Kuasa yang senantiasa kami terima”, demikian pengantar Kang Sjarifudin. Sungguh kita akan mendapat manfaat besar membaca buku otobiografi ini, terutama bagi generasi muda sebagai teladan untuk dicontoh. (Taufiq Ismail, Juli 2006) 

Pancasila sejak awal kelahiran bangsa dan negara, telah menjadi falsafah hidup baik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam lima sila yang memiliki nilai luhur yang telah dipraktikkan semenjak lama. Seiring perjalanan bangsa Indonesia, Pancasila juga telah mengalami gugutan-gugatan oleh beberapa kalangan yang mempertanyakan mengenai kedudukan dan fungsinya. Antara lain sebagaimana terjadi pada era reformasi dengan mengusung ide dasar keterbukaan. (Gregor Neonbasu SVD, P.hd) 

Narasi VBL sebagai pemimpin diwarnai dengan kontroversi dan paradoks. Kontroversi jika ditatap dari respon audiens, dan paradoks tampak pada ekspresi lingualnya. Kotroversi dan paradoks merupakan refleksi dari bagaimana VBL mempersepsikan dirinya, lalu membingkainya di dalam wacana-narasi. Gaya ini mereduksi sifat objektif para audiens karena masuknya pertimbangan remeh-temeh terhadap narasi VBL. Narasi oleh pemimpin yang disebut sebagai narasi kekuasaan sangat diperlukan untuk mengontrol dengan cara: mengingatkan, memberikan petunjuk, dan menegur. Sebagian narasi VBL mengandung niat untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Pada tataran ini narasi sering gagal memperoleh tempat karena objek yang seyogyanya diubah tengah berada dalam zona nyaman. Di zona nyaman inilah orang cenderung tidak menerima perubahan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan bersama. Sementara teori perubahan mengatakan bahwa individu sering menolak kemapanan yang sesungguhnya merupakan zona nyaman dimaksud. 

Tjapailah Bintang-Bintang di Langit (Tahun Berdikari) adalah pidato Presiden Sukarno pada hari ulang tahun ke-20 Republik Indoensia, 17 Agustus 1965.

“saudara-saudara!”

“Tjamkanlah, saudara-saudara! Tjamkan, tjamkanlah! Hari ini genap 20 tahun Proklamasi Kemerdekaan! Hari ini tepat 20 tahun kita mendjadi bangsa merdeka! Hari ini djangkap 20 tahun sedjak saja – Sukarno dan Hatta – atas nama Bangsa Indonesia memaklumkan Proklamasi sutji 17 Agustus dengan mengutjapkan satu pidato singkat jang kuachiri dengan kata-kata: ‘Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah-air kita. Mulai saat ini kita menjusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, - merdeka kekal dan abadi. Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!”

“Hari ini, detik ini, rasa hatiku luluh mendjadi satu dengan hati Rakjatku, dengan hati Tanah-airku, dengan hati Revolusi. Fikiran dan perasaanku berpadu dengan fikiran dan perasaan semua sadja jang mentjintai dan membela Indonesia tanah tumpah darah kita, dikota-kota dan didesa-desa, digunung-gunung dan dipantai-pantai, dari Sabang sampai Merauke, dari Banda Atjeh sampai Surkarnapura. Bahkan djuga dengan Saudara-saudara kita sesama patriot jang kini mendjalankan tugas dikelima-lima benua dibola-bumi ini! Hari ini, nama kita bukan Sukarno, bukan Subandrio, bukan Ali, bukan Yani, bukan Nasution, bukan Idham, bukan Aidit, bukan Dadap bukan Waru, bukan Suto bukan Nojo, bukan Sarinah bukan Fatimah, - hari ini nama kita ialah I n d o n e s i a ! Djabatan kita? Hari ini kita bukan Kepala Negara bukan Menteri, bukan pegawai bukan buruh, bukan petani bukan nelajan, bukan mahasiswa bukan seniman, bukan sardjana bukan wartawan, - hari ini djabatan kita ialah patriot! Gatutkatja Patriot Indonesia! Urusan kita? Urusan kita hari ini – dan bukan hanja hari ini tetapi seterusnja – urusan kita bukan semata-mata politik, bukan melulu ekonomi, bukan hanja kebudajaan, bukan mligi ilmu, bukan militer thok, - urusan kita adalah K e m e r d e k a a n !”

NB: Di akhir tahun 60-an, nama Takari dijadikan nama salah satu desa dan juga menjadi nama kecamatan di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tjapailah Bintang-Bintang di Langit (Tahun Berdikari) adalah pidato Presiden Sukarno pada hari ulang tahun ke-20 Republik Indoensia, 17 Agustus 1965.

“saudara-saudara!”

“Tjamkanlah, saudara-saudara! Tjamkan, tjamkanlah! Hari ini genap 20 tahun Proklamasi Kemerdekaan! Hari ini tepat 20 tahun kita mendjadi bangsa merdeka! Hari ini djangkap 20 tahun sedjak saja – Sukarno dan Hatta – atas nama Bangsa Indonesia memaklumkan Proklamasi sutji 17 Agustus dengan mengutjapkan satu pidato singkat jang kuachiri dengan kata-kata: ‘Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah-air kita. Mulai saat ini kita menjusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, - merdeka kekal dan abadi. Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu!”

“Hari ini, detik ini, rasa hatiku luluh mendjadi satu dengan hati Rakjatku, dengan hati Tanah-airku, dengan hati Revolusi. Fikiran dan perasaanku berpadu dengan fikiran dan perasaan semua sadja jang mentjintai dan membela Indonesia tanah tumpah darah kita, dikota-kota dan didesa-desa, digunung-gunung dan dipantai-pantai, dari Sabang sampai Merauke, dari Banda Atjeh sampai Surkarnapura. Bahkan djuga dengan Saudara-saudara kita sesama patriot jang kini mendjalankan tugas dikelima-lima benua dibola-bumi ini! Hari ini, nama kita bukan Sukarno, bukan Subandrio, bukan Ali, bukan Yani, bukan Nasution, bukan Idham, bukan Aidit, bukan Dadap bukan Waru, bukan Suto bukan Nojo, bukan Sarinah bukan Fatimah, - hari ini nama kita ialah I n d o n e s i a ! Djabatan kita? Hari ini kita bukan Kepala Negara bukan Menteri, bukan pegawai bukan buruh, bukan petani bukan nelajan, bukan mahasiswa bukan seniman, bukan sardjana bukan wartawan, - hari ini djabatan kita ialah patriot! Gatutkatja Patriot Indonesia! Urusan kita? Urusan kita hari ini – dan bukan hanja hari ini tetapi seterusnja – urusan kita bukan semata-mata politik, bukan melulu ekonomi, bukan hanja kebudajaan, bukan mligi ilmu, bukan militer thok, - urusan kita adalah K e m e r d e k a a n !”

NB: Di akhir tahun 60-an, nama Takari dijadikan nama salah satu desa dan juga menjadi nama kecamatan di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.